Bank soal

power point

Gambar

c. Unsur, prinsip dan program PHC

UNSUR UTAMA PHC

Tiga ( 3 ) Unsur Utama yang terkandung dalam PHC adalah :
1. Mencakup Upaya – upaya Dasar Kesehatan
2. Melibatkan Peran Serta Masyarakat
3. Melibatkan Kerja Sama Lintas Sektoral

PRINSIP DASAR PHC

Lima ( 5 ) Prinsip Dasar PHC adalah :
1. Pemerataan Upaya Kesehatan
2. Penekanan Pada Upaya Preventif
3. Menggunakan Teknologi Tepat Guna
4. Melibatkan Peran Serta Masyarakat
5. Melibatkan Kerjasama Lintas Sektoral

 ELEMEN – ELEMEN PHC

Dalam pelaksanaan PHC harus memiliki 8 elemen essensial yaitu :
1. Pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara pencegahan panyakit serta pengendaliannya.
2. Peningkatan penyediaan makanan dan perbaikan gizi
3. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Dasar
4. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk KB
5. Imunisasi terhadap Penyakit – penyakit Infeksi Utama
6. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Endemik Setempat
7. Pengobatan Penyakit Umum dan Ruda Paksa
8. Penyediaan Obat – obat Esensial

b. Pengertian

Primary Health Care ( PHC ) adalah : Pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah dan sosial yang dapat diterima secara umum baik oleh individu maupun keluarga dalam masyarakat melalui partisipasi mereka sepenuhnya, serta dengan biaya yang  dapat terjangkau oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam semangat untuk hidup mandiri ( self reliance ) dan menentukan nasib sendiri ( selfdetermination ).

 

a. Latar belakang PHC

World Health Essembly tahun 1977 telah menghasilkan kesepakatan global untuk mencapai “Kesehatan Bagi Semua atau Health For All” Pada Tahun 2000 ( KBS 2000 / HFA by The Year 2000 ), yaitu Tercapainya suatu derajat kesehatan yang optimal yang memungkinkan setiap orang hidup produktif baik secara social maupun ekonomi.

Selanjutnya pada tahun 1978, Konferensi di Alma Ata, menetapkan Primary Health Care (PHC) sebagai Pendekatan atau Strategi Global untuk mencapai Kesehatan Bagi Semua (KBS) atau Health For All by The Year 2000 ( HFA 2000 ). Dalam konferensi tersebut Indonesia juga ikut menandatangani dan telah mengambil kesepakatan global pula dengan menyatakan bahwa untuk mencapai Kesehatan Bagi Semua Tahun 2000 ( HFA’200 ) kuncinya adalah PHC ( Primary Health Care ) dan Bentuk Opersional dari PHC tersebut di Indonesia adalah PKMD ( Pengembangan Kesehatan Masyarakat Desa ).

Konsep PHC

PHC merupakan hasil pengkajian, pemikiran, pengalaman dalam pembangunan kesehatan di banyak Negara yang diawali dengan kampanye masal pada tahun 1950-an dalam pemberantasan penyakit menular, karena pada waktu itu banyak Negara tidak mampu mengatasi dan menaggulangi wabah penyakit TBC, Campak, Diare dsb.

Pada tahun 1960 teknologi Kuratif dan Preventif dalam struktur pelayanan kesehatan telah mengalami kemajuan. Sehingga timbulah pemikiran untuk mengembangkan konsep ”Upaya Dasar Kesehatan ”.

Pada tahun 1972/1973, WHO mengadakan studi dan mengungkapkan bahwa banyak negara tidak puas atas sistem kesehatan yang dijalankan dan banyak issue tentang kurangnya pemerataan pelayanan kesehatan di daerah – daerah pedesaan. Akhirnya pada tahun 1977 dalam Sidang Kesehatan Sedunia ( World Health Essembly ) dihasilkan kesepakatan ”Health For All by The Year 2000 atau Kesehatan Bagi Semua Tahun 2000 dengan Sasaran Semesta Utamanya adalah : ”Tercapainya Derajat Kesehatan yang Memungkinkan Setiap Orang Hidup Produktif Baik Secara Soial Maupun Ekonomi”. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perubahan orientasi dalam pembangunan kesehatan yang meliputi perubahan – perubahan dari :

• Pelayanan Kuratif ke Promotif dan Preventif
• Daerah Perkotaan ke Pedesaan
• Golongan Mampu ke Golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
• Kampanya Massal ke Upaya Kesehatan terpadu.

Sebagai tindak lanjut, pada Tahun 1978 Konferensi Alma Ata menetapkan ”Primary Health Care” ( PHC ) sebagai Strategi Global atau Pendekatan untuk mencapai ”Health For All by The Year 2000” ( HFA 2000 ) atau Kesehatan Bagi Semua Tahun 2000 ( KBS 2000 ).

Rencana pembangunan kesehatan

Pemerintah Tetapkan Tiga Rencana Pembangunan Kesehatan

Selasa, 19 September 2006 | 18:36 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah melalui Departemen Kesehatan menetapkan tiga rencana pembangunan kesehatan. Tiga hal itu adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana.

"Tiga pelayanan itu akan berjalan hingga tahun 2009 mendatang," kata ujar Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, dalam Pertemuan Perencanaan Kesehatan Nasional 2007 tadi siang. Menurut Menteri, ketiganya diupayakan melalui program jangka pendek Upaya Kesehatan Bersumberdaya Manusia dan program Desa Siaga.
Prioritas agenda program yang pertama akan dicapai antara lain melalui revitalisasi pos pelayanan terpadu dan pembangunan puskesmas terapung. Revitalisasi akan dilakukan terhadap 42 ribu posyandu di Indonesia awal tahun depan.

Sedangkan untuk Puskesmas terapung akan dibangun di daerah maritim. "Puskesmas terapung bertujuan agar masyarakat di daerah pesisir yang terpencil bisa menjangkau pelayanan kesehatan yang memadai," ujarnya.

November mendatang, pemerintah akan meresmikan 10 ribu Desa Siaga di propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan pelayanan masyarakat miskin dilaksanakan melalui program Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin. "Kartu Askeskin sudah 70-80 persen disebarluaskan ke daerah-daerah," ujar Menteri.

Untuk menjangkau masyarakat kelas menengah dan keatas, pemerintah telah menetapkan kebijakan penurunan harga Obat Generik Bermerek dan Labelisasi Harga obat. "Akan dilaksanakan bertahap mulai awal Oktober, paling lambat pada akhir tahun ini." Indra Manenda Rossi

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan KIA

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Kesehatan berimplikasi pada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya, program di bidang kesehatan untuk laki-laki dan perempuan haruslah sama. Berdasarkan UU No.23/1992 tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di tiap kecamatan. Selain itu, hal pokok yang juga harus diperhatikan adalah perluasan akses kesehatan, khususnya kepada rakyat miskin dan perempuan di seluruh kelurahan.

Akses merupakan hal yang sangat terkait dengan isu gender. Derajat kesehatan perempuan secara umum dapat diukur melalui ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti tenaga kesehatan terutama bidan, selain itu dipengaruhi juga oleh rata-rata angka harapan hidup, jumlah akseptor KB, serta angka kematian bayi yang secara langsung terkait dengan tingkat kesehatan ibu.

Pada dasarnya pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga kedaerah terpencil. Upaya pemerintah mengutamakan pembangunan dibidang kesehatan mempunyai beberapa kepentingan antara lain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih dini lagi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi/balita.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik selain dengan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan, juga melalui penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat. Adapun upaya untuk menilai keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan salah satunya adalah dengan berdasarkan situasi derajat kesehatan. Oleh karena itu derajat kesehatan merupakan keharusan guna menilai hasil pelaksanaan program kesehatan yang dijalankan. Guna menilai keberhasilan pembangunan kesehatan maupun sebagai dasar dalam menyusun rencana untuk masa yang akan datang mutlak diperlukan analisa situasi derajat kesehatan tersebut.

Dalam analisa sejauh mungkin diungkapkan tentang faktor-faktor seperti lingkungan, perilaku dan upaya pelayanan kesehatan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dan penyebaran menurut waktu, tempat kejadian sehingga dapat dibuat pula kecenderungan untuk masa yang akan datang.

Upaya peningkatan kesehatan ibu perlu mendapat perhatian khusus. Survey Daerah Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 1997, dari tahun 2003 menunjukkan bahwa terdapat penurunan AKI dari 334 per 100 ribu kehamilan menjadi 307 per 100 ribu. Meskipun telah terjadi penurunan AKI dan Kematian Bayi dan Anak namun AKI dan Kematian BBL masih tinggi. Cakupan Angka Kematian Ibu pada tahun 2010 adalah:

1. Menurunkan AKI menjadi 125 per 100.000 kehamilan.

2. Menurunkan angka kematian neonatal menjadi 15 per 1000 kehamilan.

Untuk mencapai target yang telah di tetapkan tersebut digunakan pendekatan baru yaitu Making Pregnancy Safer (MPS) dengan 3 fokus kegiatan (pesan kunci) :

1. Setiap persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

2. Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat.

3. Setiap Wanita Usia Subur (WUS) mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.

Komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak selalu dapat diduga atau diramalkan sebelumnya sehingga ibu hamil harus sedekat mungkin pada sarana pelayanan obstetri emergency dasar. Penyebab utama kematian Ibu adalah perdarahan, infeksi, eklampsi, partus lama dan komplikasi abortus. Perdarahan merupakan sebab kematian utama. Dengan demikian sangat pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan karena sebagian besar komplikasi terjadi pada saat sekitar persalinan, sedang sebab utama kematian bayi baru lahir adalah asfiksia, infeksi dan hipotermi, berat badan lahir rendah (BBLR).

Selama kurun waktu 20 tahun Angka Kematian Bayi (AKB) telah diturunkan secara tajam, namun AKB menurut SDKI 2002-2003 adalah 35 per 1000 kehamilan. Angka tersebut masih tinggi dan saat ini mengalami penurunan secara lambat. Dalam Rencana Pembangunan jangka panjang Menengah Nasional (RPJMN) salah satu sasarannya adalah menurunkan AKB dari 35 per 1000 kehamilan menjadi 26 per 1000 kehamilan pada tahun 2009. Oleh karena itu perlu dilakukan intervensi terhadap masalah-masalah penyebab kematian bayi untuk mendukung upaya percepatan penurunan AKB di indonesia.

Upaya peningkatan derajat kesehatan keluarga dilakukan melalui program pembinaan kesehatan keluarga yang meliputi upaya peningkatan kesehatan Ibu dan Bayi, Anak Pra Sekolah dan Anak Usia Sekolah, Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Kesehatan Usia Subur. Era Desentralisasi menurut pengelola program di Kabupaten/Kota untuk lebih proaktif didalam mengembangkan program yang mempunyai daya ungkit dalam akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sesuai situasi dan kemampuan daerah masing-masing mengingat AKI dan AKB merupakan salah satu indikator penting keberhasilan program kesehatan Indonesia.

Berbagai permasalahan kesehatan anak prasekolah, usia sekolah dan kesehatan remaja yang semakin kompleks yang meliputi kesehatan reproduksi remaja, masalah penyalagunaan narkotik dan zat adiktif lainnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh program Kesehatan Keluarga. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat memperluas cakupan pelayanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan status Kesehatan keluarga secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

Indikator adalah sesuatu yang dijadikan ukuran untuk mengetahhui keberhasilan pelaksanaan program. Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan ibu dan anak, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

A. Kerjasama Lintas Sektor

Dalam kerjasama lintas sektor untuk penurunan AKI dan AKB, institusi pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota memegang peranan yang sangat menentukan. Hal ini dirasakan sangat penting dan strategis dalam pembangunan kesehatan daerah dimana dikaitkan dengan desentralisasi pemerintahan daerah.

Perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan peningkatan mutu lingkungan sangat berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, masalah kesehatan dan gizi merupakan masalah nasional yang tidak dapat terlepas dari berbagai kebijakan dari sektor lain. Peningkatan upaya dana manajemen pelayanan kesehatan tidak dapat terlepas dari peran sektor yang membidangi pembiayaan, pemerintahan dan pembangunan daerah, ketenagaan, pendidikan, perdagangan dan sosial budaya. Dengan demikian kerja sama lintas sektor yang masih belum berhasil pada masa lalu perlu lebih ditingkatkan.

Untuk menjamin terselenggaranya intervensi program kesehatan ibu dan anak yang berhasil, diperlukan pendekatan yang dilakukan secara lintas sektoral. Sebelum melakukan intervensi baik pemerintah atau suatu Lembaga Non Pemerintah perlu mencari dan menetapkan kerangka pikir mengenai pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (capacity building) yang terfokus pada upaya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak serta mencari data-data dan Informasi mengenai Analisa Situasi Kesehatan Ibu dan Anak (ASIA).

Konsep phc

A. Latar Belakang

World Health Essembly tahun 1977 telah menghasilkan kesepakatan global untuk mencapai “Kesehatan Bagi Semua atau Health For All” Pada Tahun 2000 ( KBS 2000 / HFA by The Year 2000 ), yaitu Tercapainya suatu derajat kesehatan yang optimal yang memungkinkan setiap orang hidup produktif baik secara social maupun ekonomi.

Selanjutnya pada tahun 1978, Konferensi di Alma Ata, menetapkan Primary Health Care (PHC) sebagai Pendekatan atau Strategi Global untuk mencapai Kesehatan Bagi Semua (KBS) atau Health For All by The Year 2000 ( HFA 2000 ). Dalam konferensi tersebut Indonesia juga ikut menandatangani dan telah mengambil kesepakatan global pula dengan menyatakan bahwa untuk mencapai Kesehatan Bagi Semua Tahun 2000 ( HFA’200 ) kuncinya adalah PHC ( Primary Health Care ) dan Bentuk Opersional dari PHC tersebut di Indonesia adalah PKMD ( Pengembangan Kesehatan Masyarakat Desa ). 

B. Pengertian

Primary Health Care ( PHC ) adalah : Pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah dan sosial yang dapat diterima secara umum baik oleh individu maupun keluarga dalam masyarakat melalui partisipasi mereka sepenuhnya, serta dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam semangat untuk hidup mandiri ( self reliance ) dan menentukan nasib sendiri ( self determination )

C. Unsur, Prinsip dan Program PHC

UNSUR UTAMA PHC
Tiga ( 3 ) Unsur Utama yang terkandung dalam PHC adalah :
1. Mencakup Upaya – upaya Dasar Kesehatan
2. Melibatkan Peran Serta Masyarakat
3. Melibatkan Kerja Sama Lintas Sektoral
 
PRINSIP DASAR PHC
Lima ( 5 ) Prinsip Dasar PHC adalah :
1. Pemerataan Upaya Kesehatan
2. Penekanan Pada Upaya Preventif
3. Menggunakan Teknologi Tepat Guna
4. Melibatkan Peran Serta Masyarakat
 
Program-program PHC
Dalam pelaksanaan PHC harus memiliki 8 elemen essensial yaitu :
1. Pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara pencegahan panyakit serta pengendaliannya.
2. Peningkatan penyediaan makanan dan perbaikan gizi
3. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Dasar
4. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk KB
5. Imunisasi terhadap Penyakit – penyakit Infeksi Utama
6. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Endemik Setempat